Urgensi Pemberdayaan Masyarakat dan Advokasi untuk Perlindungan Anak

Tubagus Tama R

 

Dalam memperjuangkan isu perlindungan anak, dipastikan terdapat proses-proses dari pemberdayaan maupun advokasi, karena tanpa adanya advokasi yang jelas maka pemberdayaan tidak akan tercapai begitu pula sebaliknya.

 

Seperti yang dituliskan Suharto dalam artikelnya Filosofi dan Peran Advokasi pada tahun 2006, menyebutkan bahwa pemberdayaan (empowerment) dapat didefinisikan sebagai ‘proses’ maupun sebagai ‘hasil’ (DuBois dan Miley, 2005; Suharto, 2005a). Sebagai sebuah proses, pemberdayaan adalah serangkaian aktivitas yang terorganisir dan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan, kapasitas atau kemampuan personal, interpersonal atau politik sehingga individu, keluarga, atau masyarakat mampu melakukan tindakan guna memperbaiki situasi-situasi yang mempengaruhi kehidupannya. Sebagai sebuah hasil, pemberdayaan menunjuk pada tercapainya sebuah keadaan, yakni keberdayaan atau keberkuasaan yang mencakup: (a)state of mind, seperti perasaan berharga dan mampun mengontrol kehidupannya; (b) reallocation of power yang dihasilkan dari pemodifikasian struktur sosial.

 

Sedangkan Advokasi menurut Sheila Espine (2008), Advokasi diartikan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (isu) kedalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Menurut Peraturan Presiden No. 61 tahun 2016 didalam pasal 1 menyebutkan kandungan perlindungan anak adalah Kandungan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Konfederasi Anti-Pemiskinan (KAP) Indonesia adalah sebuah lembaga non profit yang berkedudukan di Bandung, memiliki fokus untuk menguatkan kapasitas kelompok-kelompok marjinal yang terhambat aksesnya pada pendidikan, kesehatan, sumberdaya ekonomi, sosial budaya dan hukum. Bekerja bersama komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat sipil, serta berjejaring dengan berbagai pemangku kepentingan adalah strategi yang dilakukan KAP Indonesia.

 

Dalam beberapa tahun terakhir, melalui dukungan dari Kementerian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (KEMENKO PMK) serta The Asia Foundation, KAP Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Samin melaksanakan Program PEDULI bagi anak marginal di Kota Bandung. Program Peduli yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, pada fase II yang dimulai sejak akhir 2014 mengusung isu “Inklusi Sosial bagi Kelompok Marginal” dengan enam pilar kelompok marginal yang menjadi penerima manfaat utama.            

 

Program PEDULI memiliki fokus pada isu inklusi sosial yang mensyaratkan pendekatan dua arah, yaitu; 1) Pendekatan penguatan pada pihak yang terpinggirkan dan pendekatan perubahan perilaku pada masyarakat khalayak, 2) Membuka akses layanan dasar yang inklusif dari pemerintah untuk terwujudnya penerimaan dan toleransi. Program memiliki tiga outcome yakni; 1) Pemberdayaan dan penerimaan sosial, 2) perbaikan akses layanan dan bantuan sosial, dan 3) perubahan kebijakan yang inklusif.

 

Program PEDULI berupaya untuk membangun kapasitas kaum yang dieksklusikan agar terminimalisir prasangka buruk atasnya serta membangun penerimaan khalayak terhadap kaum yang dipinggirkan. Oleh karena itu, strategi untuk mencapai inklusi sosial harus dilakukan dengan cara merubah paradigma masyarakat, pemangku kepentingan dan berbagai pihak dalam memandang anak dan remaja marjinal. Perubahan paradigma hanya mungkin bisa dicapai apabila membuka ruang seluas-luasnya bagi pelibatan (partisipasi) penuh anak, orang tua, komunitas dan stakeholder dalam sebuah ‘gerakan inklusi’.

 

Selama menjalankan program PEDULI, KAP telah mencapai : 1. Pendampingan terhadap anak marjinal sebanyak 217 orang (97 L dan 120 P) dengan anak yang sudah mengakses layanan kesehatan di PUSKESMAS sebanyak 123 anak (43 L dan 81 P); 2. Mendorong terbentuknya 4 Forum masyarakat yang peduli terhadap isu anak di wilayah Kecamatan Cidadap, Sukajadi, Coblong, dan Cibeunying Kaler; 3. Membukan jejaring dengan PUSKESMAS termasuk mendorong tersedianya layanan konseling. (2 PUSKESMAS di Wilayah dampingan masuk dalam kategori PUSKESMAS Ramah Anak yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Penetapan PUSKESMAS Ramah Anak di Kota Bandung yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan (2018))

 

Dalam pelaksanaan Program PEDULI inklusi sosial, KAP mendapatkan tantangan yang akan dihadapi, berupa : 1. Perubahan dalam “cara memandang” terhadap anak; 2.  Kriminalisasi pembeli jasa seks anak; 3. Penguatan fungsi keluarga sebagai dasar pemenuhan hak anak; 4. Penanganan anak korban dengan program yang konkrit dan pro kepentingan terbaik anak (integrated); 5. Ketersediaan data.

 

Daftar Pustaka :

Espine, Sheila. (2008). Developing advocacy for children and young people. United Kingdom : Jessica kingsley publisher.

                Republik Indonesia. 2016. Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Suharto, Edi. (2006). Filosofi dan Peran Advokasi, (online), (http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/DaarutTauhiidAdvokasi.pdf, diakses 15 Agustus 2018).

gallery/img_2474