Sisi Gelap Geliat Pertumbuhan Kota

Anita Gayatri

 

Kota Bandung merupakan salah satu kota tujuan pariwisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Tersedianya sarana prasarana serta adanya perbaikan infrastruktur kota menjadi salah satu penunjang daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Kota Bandung menjadi salah satu tujuan wisata yang difavoritkan, hal ini didorong oleh kehadiran jalan tol Cipularang yang memangkas perjalanan dari Jakarta menuju Bandung dapat ditempuh dua sampai tiga jam saja. Beberapa sektor yang cukup menonjol dalam menopang perekonomian Kota Bandung, diantaranya sektor industri (tekstil dan garmen), perdagangan, pendidikan, pariwisata, jasa, akomodasi dan kuliner. Kota Bandung menjadi pusat transaksi ekonomi melalui sektor tersebut. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung sendiri menurut data Badan Pusat Statistik Kota Bandung tahun 2017 mencapai 7, 21%. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan nasional di sekitar angka 5%.

 

Di balik riuhnya pertumbuhan dan transaksi ekonomi di kota Bandung, ada fenomena lain yang luput dari perhatian kita yakni anak yang berada dalam situasi rentan atau dikenal dengan istilah Anak Yang Dilacurkan (AYLA) sebagai fakta yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Mereka menjadi hidden population namun ternyata jumlahnya pun tidak sedikit. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Konfederasi Anti Pemiskinan (KAP) Indonesia terdapat setidaknya 703 anak baik laki-laki, perempuan dan waria anak tersebar di 96 hotspot di kota Bandung terlibat dalam eksploitasi seksual komersial.(PR:27/07/18).

 

Rentetan pembangunan kota Bandung, perbaikan infrastruktur kota, menjamurnya hotel dan apartmen, pub/club serta lokasi wisata kekinian dan sebagainya memang betul meningkatkan jumlah kunjungan wisata serta pendapatan daerah dengan segala kemudahan akses dan fasilitas di kota Bandung. Di sisi lain tanpa kita sadari, ada ancaman yang cukup besar menghadang di depan kita yaitu ancaman pariwisata seks anak. Bahkan menurut catatan ECPAT Indonesia, negara Indonesia menjadi salah satu destinasi terbesar di Asia yang menjadi tujuan seks anak.

 

Ancaman pariwisata seks anak nyata terjadi di sekitar kita. Seperti yang dituturkan oleh salah satu Anak Yang Dilacurkan (AYLA), ia kerap mendapatkan tamu dari luar negeri seperti negara-negara Asia, Timur Tengah dan Eropa. Bahkan setelah lulus sekolah menengah pertama ia melakukan perjalanan pertamanya ke luar untuk melakukan transaksi seksual. Hampir seratus juta rupiah dapat ia kantongi dalam waktu 30 hari kerja di luar negeri dengan melakukan kunjungan ke tiga negara di Asia Tenggara. Berbeda dengan Anak Yang Dilacurkan (AYLA) lain, ia pertama kali ‘menjual’ temannya ketika masih kelas 1 sekolah menengah atas. Diakhir komunikasi, AYLA lain bahkan menyampaikan sedang membalas chat calon tamu dari luar negeri. Kedua AYLA memanfaatkan aplikasi smartphone untuk bertransaksi, AYLA juga memanfaatkan website khusus untuk menjual selain aplikasi dismartphone seperti WeChat, Beetalk dan WA. Kelas pemasaran antara website dan aplikasi pun berbeda, website untuk kelas high sedangkan aplikasi untuk kelas low.

 

Negara Indonesia memiliki amunisi dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 Ayat 2 serta ketentuan di Pasal 20 dijelaskan bahwa Negara menjamin dalam perlindungan hak anak untuk tumbuh kembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dijelaskan juga bahwa peran perlindungan anak menjadi kewajiban multi pihak antara lain Negara melalui pemerintah, orangtua/keluarga dan masyarakat. Peran para pihak ini tidak bisa dilakukan parsial, harus ada keterlibatan seluruh pihak dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dapat dijadikan model yang bisa diterapkan. Peran sektor lain dalam penanganan situasi ini juga tidak kalah penting, sektor swasta terkait dengan destinasi wisata, hospitality serta teknologi informasi harus turut mengambil peran dalam penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan standart pemenuhan hak anak.

 

Konsultasi dan laporan terkait pelayanan publik, dapat mendatngi kantor Ombudsman di Jalan Kebonwaru Utara No. 1 atau telp (022) 7103733 dan atau email jabar@ombudsman.go.id . Mari bersama membangun Pelayanan Publik berkualitas di Indonesia.” – KAP Indonesia - Tim OmbudsmanAnak Yang Dilacurkan (AYLA)